Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak
ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang
dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of
USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27
ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.
Sumber : (
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia)
Bhinneka Tunggal Ika adalah mot
o atau semboyan
Indonesia.
Frasa ini berasal dari
bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan
dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.
Diterjemahkan per patah kata, kata
bhinneka berarti
"beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata
neka dalam bahasa
Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata
"aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata
tunggal berarti
"satu". Kata
ika berarti "itu". Secara
harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang
bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap
adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan
kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas
beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.
Prabowo Vs Jokowi
bidang HAM dan BHINEKA TUNGGAL IKA
1. Prabowo
Studi kasus 1 :
"Sikap
Prabowo tanpa pamrih itulah yang membuat
Ahok makin kesengsem mendukung mantan Danjen Kopassus itu bisa mengalahkan
Jokowi di Pilpres 9 Juli nanti.
"Nah Pak
Prabowo buktikan itu. Pak
Prabowo juga buktikan juga bahwa Indonesia ini memang Bhineka Tunggal Ika harus kita genggam erat," beber
Ahok ."
Sumber : (
http://www.merdeka.com/politik/ahok-prabowo-dukung-saya-dan-jokowi-tanpa-uang-mahar.html)
"Selain itu, ketika ditanya soal peran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (
Ahok) dalam timnya ini, dengan tegas Taufik menyatakan bahwa
Ahok masuk sebagai penasihat tim pemenangan.
"Di Jakarta saya ketuanya,
Ahok tim penasihat tim pemenang di DKI," pungkasnya."
Sumber : (
http://www.merdeka.com/politik/gerindra-ahok-tim-penasihat-pemenang-prabowo-hatta-di-dki.html)
Studi kasus 2 :
“Beredar surat rekomendasi pemecatan Letnan Jenderal
Prabowo
Subianto dari TNI. Dalam surat yang diterima redaksi merdeka.com, surat
itu dibuat dengan kop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan
Dewan Kehormatan Perwira bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP.
Surat ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP yang diketuai Jenderal
Subagyo HS, Wakil Ketua Jenderal Fachrul Razi, Sekretaris Letjen Djamari
Chaniago. Kemudian Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Yusuf
Kartanegara, Letjen Agum Gumelar dan Letjen Ari J Kumaat.
Isi surat itu berisi beberapa poin. Terutama soal kesalahan Prabowo
menganalisa perintah Kasad saat menghadapi situasi 1998.
Prabowo kemudian memerintahkan anggota Satgas Merpati dan Satgas Mawar
melalui Dan Grup-IV Kolonel Inf Chairawan dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk
melakukan penyadapan, penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis.
Beberapa di antaranya adalah Andi Arief, Mugiyanto, Nezar Patria, Haryanto
Taslam, Desmon J Mahesa, Faizol Reza dan Pius Lustrilanang.
DKP juga menuding Prabowo tak pernah melaporkan hal ini pada Panglima ABRI.
Prabowo dinilai mengabaikan hierarki, aturan operasi dan disiplin yang berlaku
di lingkungan TNI. Prabowo juga dinilai melanggar Sapta Marga dan tindak
pidana.
Tindakan Prabowo merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI, Bangsa dan
Negara.”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/peristiwa/beredar-surat-rekomendasi-dkp-pemecatan-prabowo-dari-tni.html)
“Agum mengungkapkan, kala itu Pusat Polisi Militer (Puspom) merekomendasikan
kepada Pangab agar Letjen Prabowo dibawa ke Mahkamah Militer. Namun itu urung
dilakukan karena Prabowo adalah menantu Presiden
Soeharto .
"Jadi diperhalus lah, selesaikan lewat DKP saja. Dibentuklah langsung
Dewan Kehormatan Perwira oleh Pangab," kata Agum dalam wawancara dengan
MetroTV,
Selasa (10/6).
Setelah bersidang dengan mendengarkan keterangan saksi akhirnya Prabowo
direkomendasikan dipecat. Sejumlah kesalahan Prabowo seperti ke luar negeri
tanpa izin dan menggerakkan pasukan tanpa sepengetahuan atasan juga dibeberkan.
"Akhirnya setelah memeriksa kasus ini, DKP merekomendasikan agar supaya
dia dipecat. Tetapi sekali lagi karena pada saat itu statusnya mantunya Pak
Harto diperlunak lah, diperhalus," ujarnya.
Fachrul Razi menambahkan jika dilihat dari aspek kehormatan perwira Prabowo
memiliki banyak kesalahan. "Melakukan penculikan, meskipun awalnya tidak
mengakui tapi belakangan diakui, dan itu kan sangat luar biasa," kata
mantan Wakil Panglima ABRI itu.
"Dia (Prabowo) menggunakan satuan Kopassus, padahal Kopassus ini kan
satuan elite, yang dilatih dan sangat disegani oleh dunia. Kenapa digunakan
untuk penculikan dengan pertimbangan yang tidak logis," tambahnya.
Dalam beberapa kasus lain, kata Fachrul, Prabowo sering tidak ada bepergian ke
luar negeri. "Ini sangat-sangat tidak disiplin dan membahayakan. Apalagi
terakhir pada saat dia melakukan penculikan itu," tuturnya.
Meski seabrek bukti ditemukan soal kelakuan Prabowo, DKP tetap tidak
menggunakan kata pemecatan. "Dari hasil itu saja kami anggap dia sudah
sangat pantas untuk dipecat. Tapi kami sepakat untuk tidak menggunakan kata
pemecatan," tandasnya.”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/peristiwa/dua-jenderal-anggota-dkp-bicara-dokumen-pemberhentian-prabowo.html)
“Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma
mengatakan, Prabowo Subianto, belum mempertanggungjawabkan secara hukum
tindakannya yang telah memerintahkan penculikan aktivis.
Salah satu poin dalam keputusan DKP ialah menyatakan Prabowo melanggar Pasal
55 ayat 1 dan 2 jo Pasal 333 KUH karena merampas kemerdekaan orang lain dan
Pasal 55 ayat 1 dan 3 jo Pasal 328 karena menculik.
Jika melanggar Pasal 333, pelaku diancam dengan pidana penjara paling delapan
hukum. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika mengakibatkan mati
diancam dengan pida penjara paling lama 12 tahun.
"Demikian ayat 1, 2 dan 3 dalam Pasal 333," kata Alvon seraya
mengatakan Prabowo dijerat dengan pasal berlapis.”
Sumber : (
http://news.metrotvnews.com/read/2014/06/11/251724/ketua-ylbhi-prabowo-harus-dibawa-ke-pengadilan)
“Dia mengungkapkan, persoalan penegakan HAM tak ada dalam program kerja
Prabowo. Program-programnya multi-tafsir dan normatif.
"Di Prabowo tidak ada soal HAM karena mungkin tersandera. Beberapa
programnya sangat normatif dan multi-tafsir seperti menegakkan hukum tanpa
pandang bulu dan menambah penyelidik di KPK," terang dia.”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/politik/tidak-ada-program-penegakan-ham-icw-sebut-prabowo-tersandera.html)
Studi kasus 3 :
“Lembaga bentukan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, The Wahid Institute,
menyesalkan langkah kandidat presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Hatta
Rajasa yang merangkul organisasi Front Pembela Islam (FPI).
Peneliti The Wahid Institute Muhammad Subhi Azhari mengatakan, langkah politik
Prabowo dan Hatta merangkul FPI secara moral sebagai bakal calon pemimpin tidak
memberikan contoh baik kepada masyarakat.
"Kurang bijaksana. Masyarakat akan menilai bahwa calon ini mentoleransi
kekerasan. Seakan-akan mentoleransi kekerasan," katanya dilansir dari
Antara, Sabtu (31/5).
Hatta menghadiri sebuah acara di Jakarta pada Selasa (27/5) lalu yang dihadiri
anggota FPI dan pimpinannya Habib Rizieq Syihab. Dalam acara yang juga dihadiri
Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais itu, Hatta meminta dukungan dan doa
dari anggota FPI.
Subhi menyesalkan langkah ini. Sebab, beberapa kali FPI menyalahi tradisi
kebangsaan yang beragam dan menghargai perbedaan.
"Namun, mereka (Prabowo dan Hatta) justru tidak memberikan contoh yang
bijak kepada masyarakat Indonesia. Prabowo-Hatta seharusnya bijak dalam mencari
dukungan dari kelompok masyarakat," ujarnya.
Subhi menjelaskan, bentuk tindakan intoleransi yang dilakukan FPI mulai dari
lisan hingga fisik. Tindakan intoleransi yang dilakukan FPI sepanjang tahun
2013 terjadi di banyak daerah di Indonesia, namun hanya sedikit yang diproses
secara hukum oleh kepolisian.”
Sumber : (
www.merdeka.com/politik/langkah-prabowo-hatta-dekati-fpi-menuai-kritik.html)
“Melalui partai Islam yang mendukung
pasangan
Prabowo -
Hatta , Front Pembela
Islam (FPI) menitipkan aspirasinya. Mereka meminta jika
Prabowo
menjadi presiden agar mengusut kasus pelanggaran HAM yang dilakukan para
anggota Densus 88.
"Agar capres yang didukung mampu untuk memejahijaukan pelanggaran HAM
berat yang dilakukan oleh Densus 88. Kemudian didorong untuk menegakkan
supremasi hukum, dengan membubarkan aliran sesat yang menodai agama seperti
Ahmadiyah yang sampai sekarang belum dibubarkan," kata Ketua DPP FPI
Muhsin bin Ahmad Al-Athas di markas FPI, Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat,
Rabu (4/6) malam”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/politik/fpi-minta-prabowo-seret-densus-88-pelanggar-ham-ke-pengadilan.html)
“Seruan perang terhadap Densus 88 oleh para teroris kembali muncul. Setelah
sebelumnya para teroris ini menggunakan blog dan tulisan di dunia maya, kini
mereka berani muncul dan menyatakan perang secara terbuka dalam satu video di
Youtube.
Tak tanggung-tanggung, pentolan sekaligus buronan kelas kakap, Santoso muncul
di video tersebut.
Bersama dua anggotanya yang menutup kepala, Santoso menantang Densus 88. Sambil
mengacungkan pistol dan berkerudung hitam, Santoso juga menyemangati anggotanya
untuk bersemangat menghabisi Densus 88.”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/peristiwa/beredar-video-teroris-santoso-lawan-densus-88.html)
“Wakil Ketua DPR
Priyo Budi Santoso menyarankan agar
masyarakat memberi apresiasi kepada Tim Densus 88 Anti-teror Mabes Polri dalam
menindak para teroris di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Sebab, mereka
sudah mempertaruhkan nyawa guna keamanan negara.”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/peristiwa/densus-menyabung-nyawa-dalam-menindak-teroris.html)
“Nahdlatul Ulama meminta Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan menyusul
insiden tewasnya seorang perempuan hamil karena kecelakaan mobil dalam razia
ilegal untuk mengekang prostitusi selama bulan suci Ramadhan. "Perilaku
mereka tidak mencerminkan ajaran Islam,” ujar Said Aqil Siradj, ketua Nahdlatul
Ulama (NU), seperti dilansir VOA. “Kami mendesak pemerintah untuk membubarkan
kelompok yang melakukan vandalisme ini.”
Ia menyayangkan sikap pemerintah yang berdiam diri saat kelompok ini merusak
gereja, menyerang jemaat gereja dan membakar masjid-masjid Ahmadiyah dan Syiah
yang dianggap sesat.
Insiden terakhir terjadi 18 Juli di Kendal, Jawa Tengah. Sekitar 50 orang
anggota FPI berupaya merazia daerah yang diyakini mengizinkan prostitusi. Saat
kabur dari wilayah itu untuk menghindari massa yang marah karena mereka merusak
tempat-tempat usaha, salah satu kendaraan mereka menabrak pasangan di atas
sepeda motor, menewaskan seorang perempuan hamil dan melukai suaminya.
Dalam razia terpisah, kelompok ini juga merusak toko minuman keras di
Makassar. Meski ada penangkapan dalam dua kasus tersebut, namun lemahnya
penegakan hukum telah memicu kemarahan masyarakat.”
Sumber : (
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/31/mqrp6k-ini-alasan-nu-desak-fpi-dibubarkan)
“Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, 13 ormas Islam yang tergabung
dalam Forum Persahabatan Antara Ormas Islam ini mendesak pemerintah agar tidak
ragu untuk membubarkan ormas yang menimbulkan keresahan dan melakukan teror.
"Saya
tidak menyebut nama FPI. Tapi yang jelas ormas yang
indikasi akan menimbulkan keresahan, melakukan teror, harus dibubarkan. Ini
termasuk premanisme," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said
Aqil Sirodj, usai pertemuan.
Menurutnya, masyarakat Indonesia perlu diberikan pencerahan supaya tahu mana
Islam radikal, dan yang tidak. Termasuk ormas yang mencoreng Islam dan NKRI.”
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, 13 ormas Islam yang tergabung
dalam Forum Persahabatan Antara Ormas Islam ini mendesak pemerintah agar tidak
ragu untuk membubarkan ormas yang menimbulkan keresahan dan melakukan teror.
Sumber : (
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/290771-said--ormas-islam-radikal-harus-dibubarkan)
Studi kasus 4 :
10 Dosa Besar Soeharto yang paling Fatal di
Indonesia
1.
Soeharto menikam bung karno dari belakang
2.
Pembunuhan masal tahun 1965
3.
Soeharto berdosa memperkaya diri,keluarga dan
konconya
4.
Soeharto berkuasa melebihi raja
5.
Soeharto menjadikan Indonesia HAM paling buruk di Dunia
6.
Manipulator Sejarah Merobohkan Gedung Proklamasi
dst
Sumber : (
http://www.lihat.co.id/2013/09/10-Dosa-Besar-Soeharto-yang-paling-Fatal-di-Indonesia.html)
"Jika saya terpilih sebagai presiden, kita akan perjuangkan pak Harto
jadi pahlawan nasional, saya ngomong begini bukan karena ada Titiek," kata
Prabowo yang disambut tepuk tangan dari seluruh peserta Rapimnas FKPPI.”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/peristiwa/prabowo-saya-akan-perjuangkan-pak-harto-jadi-pahlawan-nasional.html)
“
Prabowo memastikan presiden kedua Indonesia itu akan
menang di Pemilu 2014 jika masih hidup.
"Kalau Pak Harto fit sampai sekarang, dia terpilih jadi presiden
2014," kata Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (30/5).
Akan tetapi, kata-kata yang disampaikannya di hadapan ratusan rektor, guru
besar dan profesor itu menyakiti kelompok reformis. Mereka sulit menerima
seorang calon pemimpin yang bercita-cita kehidupan seperti zaman
Soeharto .
"Apa yang dilakukan
Prabowo
ini mengejutkan kelompok reformis seperti saya, baik internal, maupun
masyarakat secara umum. Agak sulit menerima calon presiden dengan cita-cita
kehidupan di zaman
Soeharto
," keluhnya.”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/politik/angkat-nama-besar-soeharto-prabowo-ingin-rangkul-cendana.html)
“Di berbagai
survei, nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra
Prabowo
Subianto sangat populer di masyarakat. Di tengah pencapaiannya itu,
Prabowo
mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan saat menghadiri sebuah acara diskusi
di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Secara terang-terangan, di hadapan ratusan rektor, guru besar dan profesor,
Prabowo
menyebut
Soeharto akan menang di Pemilu 2014 jika masih hidup.
"Apa yang dikatakan Pak
Prabowo ini amat melukai
pelopor reformasi. Sangat disayangkan,
Prabowo yang menikmati
popularitasnya, bayangkan
Soeharto akan jadi presiden
kembali," keluh Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray
Rangkuti saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (30/5).
Menurut Ray, penyebutan atau keinginan itu menunjukkan
Prabowo
memandang era kepemimpinan Pak Harto bukan suatu kesalahan. Padahal, lanjut
Ray, kesejahteraan pada era tersebut terjadi atas dasar utang, termasuk
kedamaian yang terjadi karena ada penindasan.
"Apa yang dinyatakan
Prabowo , berkoar-koar tentang
reformasi menjelaskan pada kita jauh di kesadarannya bahwa kehidupan
Soeharto
jauh lebih enak, ini catatan buruk baru bagi
Prabowo ,"
lanjutnya.
Sumber : (
http://www.merdeka.com/politik/sebut-soeharto-menang-pilpres-2014-prabowo-ingin-orde-baru.html)
2. Jokowi
Studi Kasus 1 :
“Sebagai pemimpin daerah yang terdiri dari berbagai etnis, suku dan agama,
tak jarang Gubernur
Jokowi berhadapan dengan masalah-masalah
pluralisme. Meski demikian,
Jokowi memastikan pluralisme di
Jakarta sudah final dan tak perlu lagi dipermasalahkan.
"Pluralisme dan kebhinekaan kita sudah final," kata
Jokowi
saat menjadi pembicara di seminar 'Kepemimpinan Menjadi Bangsa Pemenang' di
Aula FK UI, Jakarta, Sabtu (30/11)..
Jokowi mencontohkan, seperti kasus penolakan warga Lenteng Agung pada
kepemimpinan Lurah Susan Jasmine Zulkifli. Dengan terpilihnya Susan sebagai
lurah dalam seleksi lelang jabatan, kata
Jokowi, cukup
menjawab persoalan pluralisme di Jakarta.
"Ini sudah berdasarkan sebuah lelang terbuka dan promosi terbuka. Tidak
bisa diatur dengan cara demo dan desakan-desakan," tegas Jokowi”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-sebut-kasus-lurah-susan-bukti-pluralisme-di-jakarta-final.html)
“"Diprotes masalah agama, ini tidak sekali akan minta lagi, kalau (Lurah Susan) dipecat bisa merembet ke seluruh Tanah Air. Saya sampaikan tidak (memecat). Kemajemukan kebhinekaan itu anugerah yang tidak boleh kita pertentangkan," kata
Jokowi saat menerima penghargaan sebagai tokoh Pluralis 2014 dari Lembaga Pemilih lndonesia di Jakarta, Senin (30/12)”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-jika-lurah-susan-dipecat-bisa-merembet-seluruh-tanah-air.html)
Studi kasus 2 :
“”Untuk apa, dikerahkan, orang kita juga enggak ngapain-ngapain,
siapa yang mau gusur. Kita kan mau mindahin. Usirnya kita baik-baikkan, makan
siang, komunikasi, gitu-gitu kan lebih baik, jadi jalan keluarnya ketemu,"
ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (6/9).
Bahkan, ia juga menyambut baik apabila
Komnas HAM turun campur dalam hal ini. Sebab, ia menilai Komnas HAM memiliki
niat baik dalam ikut serta menyelesaikan persoalan tersebut.
"Enggak apa-apa, Komnas HAM kan baik
datang untuk kebaikan," tegasnya.”
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat penghargaan atas
pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs) 2014. Penghargaan itu
diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (
Jokowi) mengungkapkan,
penilaian dalam MDGs 2014 dilakukan oleh pihak swasta. Sehingga ia tidak
mengetahui apa-apa saja yang menjadi pertimbangan hingga akhirnya Pemprov DKI
Jakarta menang.
"Kami ini kan posisi dinilai, baik tidak baik silakan. Sedang-sedang saja
silakan. Apa yang dinilai, silakan tanya yang menilai, jangan tanya ke
saya," ujar
Jokowi
usai menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)
2014 di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (30/4).
Pemprov DKI Jakarta mendapatkan penghargaan dengan peringkat pertama dalam
pencapaian MDGs di bidang kesehatan dan pendidikan.
Penghargaan ini diberikan karena Pemprov DKI Jakarta menerapkan program Kartu
Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/jakarta/program-kjp-dan-kjs-jokowi-raih-penghargaan-internasional.html)
“Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (
Jokowi)
bersedia tinggal di Rumah Susun (Rusun). Pasalnya, Rusunawa Marunda sekarang
sudah layak huni tidak seperti sebelumnya.
"Kalau sekarang saya saja mau tinggal di sana. Malam juga terang benderang,
air ada, tambah kulkas, televisi enak. Saya saja mau," ujar
Jokowi
di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/1).
Menurutnya, Rusunawa tersebut sudah berdiri sejak 6-8 tahun lalu, namun kondisinya
tak terawat. Penyebab Rusun tersebut sepi peminat karena dahulu kurangnya
fasilitas yang disediakan.
"Ya enggak ngerti yang dulu seperti apa, indikasinya seperti apa nggak
ngerti ada. Mungkin fasilitas kurang, listriknya belum masuk, puskesmas mungkin
enggak ada, pasar mungkin enggak ada. Tempat sempit transport enggak ada. Itu
terintegrasi, di Marunda ada 26 tower enggak ada puskes, pasar, bus, kalau
malam gelap gulita, enggak ada listrik, gimana orang mau tinggal di situ,"
jelasnya.
Untuk itu, mantan wali kota Solo ini mengatakan nanti setiap penghuni Rusun
akan didata terlebih dahulu. Sehingga, saat rusun sudah jadi bangunan, maka
penghuni yang terdata langsung dapat menempati.”
Sumber : (
http://www.merdeka.com/jakarta/jokowi-saya-mau-tinggal-di-rusun-marunda-ada-kulkas-tv.html)